Perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah disebut ?

Jawaban 1 :

Perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah disebut .. makar atau kudeta

Dijawab Oleh :

Dra. Nilawati, M.Pd

Jawaban 2 :

Perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah disebut .. makar atau kudeta

Dijawab Oleh :

Drs. Rochadi Arif Purnawan, M.Biomed

Penjelasan :

Table of Contents

Memahami Istilah “Usaha Menjatuhkan Pemerintah yang Sah”

Perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintah yang sah merujuk pada serangkaian tindakan, baik terang-terangan maupun tersembunyi, yang bertujuan untuk mengganti atau melengserkan kekuasaan pemerintahan yang sedang berkuasa melalui cara-cara yang tidak konstitusional atau melanggar hukum. Istilah ini secara umum menggambarkan upaya paksa atau ilegal untuk mengambil alih kendali negara. Ketika frase “usaha menjatuhkan pemerintah yang sah tts” muncul, jawaban yang paling sering dicari dan paling tepat adalah “Kudeta” atau “Makar”.

Tindakan semacam ini selalu dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan tatanan demokrasi. Konsekuensi dari perbuatan ini sangat luas, tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga mengancam keamanan nasional, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, hukum di sebagian besar negara, termasuk Indonesia, mengatur dengan ketat dan memberikan sanksi berat bagi pelakunya.

Kudeta: Bentuk Paling Mencolok dari Usaha Menjatuhkan Pemerintah

Di antara berbagai bentuk usaha menjatuhkan pemerintah yang sah, kudeta adalah istilah yang paling sering digunakan dan dipahami secara luas. Kata “kudeta” berasal dari bahasa Prancis, coup d’état, yang secara harfiah berarti “pukulan terhadap negara”. Ini adalah tindakan cepat, mendadak, dan seringkali menggunakan kekuatan militer atau paramiliter untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah.

Kudeta biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil elit dalam sistem pemerintahan, seperti perwira militer atau faksi politik yang tidak puas. Tujuannya adalah untuk secara instan mengambil alih kontrol atas lembaga-lembaga kunci negara, seperti markas militer, kantor-kantor pemerintahan, dan media massa, untuk kemudian mengumumkan penggantian kekuasaan. Ini membedakannya dari revolusi yang melibatkan partisipasi massa yang lebih luas dan berlangsung dalam jangka waktu lebih lama.

Ciri-ciri Utama Kudeta

Kudeta memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari bentuk perubahan pemerintahan lainnya. Pemahaman ciri-ciri ini penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis fenomena kudeta secara akurat.

Kecepatan dan Kejutan: Kudeta seringkali terjadi secara mendadak dan tanpa peringatan, memanfaatkan elemen kejutan untuk melumpuhkan respons dari pihak yang berkuasa. Pelaksanaannya dirancang agar berlangsung singkat dan efektif.
Peran Militer: Mayoritas kudeta melibatkan angkatan bersenjata sebagai kekuatan utama. Militer memiliki monopoli kekerasan dan kemampuan logistik yang memadai untuk mengendalikan infrastruktur negara.
Penggantian Elit: Kudeta umumnya berfokus pada penggantian elit politik di puncak kekuasaan, bukan pada perubahan fundamental sistem politik atau sosial. Tujuannya adalah mengambil alih kendali, bukan merombak seluruh struktur negara.
Tidak Konstitusional: Kudeta selalu merupakan tindakan di luar kerangka hukum dan konstitusi yang berlaku. Ia menolak legitimasi pemerintahan yang sah dan berupaya menciptakan legitimasi baru melalui kekuatan.

Sejarah dan Contoh Kudeta di Berbagai Negara

Sepanjang sejarah modern, berbagai negara di dunia pernah mengalami peristiwa kudeta. Dari Amerika Latin hingga Afrika, dan bahkan beberapa kali di Asia, kudeta telah menjadi cara yang tragis untuk mengubah arah politik suatu bangsa. Contoh-contoh terkenal termasuk kudeta militer di Chile pada tahun 1973 yang menggulingkan Salvador Allende, kudeta di Mesir pada tahun 2013 yang menggulingkan Mohamed Morsi, atau serangkaian kudeta di beberapa negara Afrika Barat dalam dekade terakhir.

Meskipun konteks dan motif di balik setiap kudeta berbeda, pola dasar usaha menjatuhkan pemerintah yang sah ini seringkali serupa. Kudeta seringkali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, korupsi, krisis ekonomi, atau perebutan kekuasaan internal di kalangan elit.

Perbedaan Kudeta dengan Revolusi atau Pemberontakan

Penting untuk membedakan kudeta dari konsep serupa seperti revolusi atau pemberontakan, meskipun ketiganya melibatkan usaha menjatuhkan pemerintah yang sah.

Revolusi: Revolusi adalah perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem politik, sosial, dan ekonomi suatu negara, seringkali melibatkan partisipasi massa yang luas dan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang. Revolusi bertujuan untuk mengubah struktur dasar masyarakat, bukan hanya mengganti pemimpin.
Pemberontakan: Pemberontakan adalah perlawanan bersenjata atau aksi kekerasan oleh sekelompok orang atau faksi terhadap otoritas pemerintah yang sah. Meskipun dapat bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah, pemberontakan seringkali tidak memiliki skala atau koordinasi sekompleks kudeta atau revolusi, dan bisa saja hanya bertujuan untuk mendapatkan otonomi atau hak tertentu.

Dimensi Hukum dan Konsekuensi Usaha Menjatuhkan Pemerintah

Dalam konteks hukum Indonesia, perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintah yang sah dikenal dengan istilah makar. Makar diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana serius yang mengancam kedaulatan negara dan keamanan publik. Ini menunjukkan betapa seriusnya pandangan hukum terhadap tindakan semacam ini, jauh melampaui sekadar perbedaan pandangan politik.

Tindakan makar tidak hanya mencakup upaya fisik untuk menggulingkan pemerintah, tetapi juga persiapan, perencanaan, dan bahkan provokasi yang mengarah pada tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap upaya, sekecil apa pun, yang bertujuan untuk melengserkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara inkonstitusional akan dijerat oleh hukum.

Ancaman Terhadap Kedaulatan dan Demokrasi

Usaha menjatuhkan pemerintah yang sah secara langsung mengancam kedaulatan negara dan prinsip-prinsip demokrasi. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi untuk mengatur negara berada di tangan pemerintah yang sah. Jika kekuasaan ini digulingkan secara paksa, maka kedaulatan rakyat dan negara akan terganggu. Dalam sistem demokrasi, pergantian kekuasaan harus dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, seperti pemilihan umum, bukan melalui kekerasan atau paksaan.

Pelanggaran terhadap mekanisme konstitusional ini dapat menimbulkan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, perpecahan di masyarakat, dan bahkan konflik bersenjata. Kepercayaan publik terhadap institusi negara akan terkikis, yang pada gilirannya dapat menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa.

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Menjatuhkan Pemerintah

Hukum pidana di Indonesia memberikan sanksi yang sangat berat bagi pelaku makar. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan efek jera dan melindungi negara dari ancaman internal yang berpotensi meruntuhkan tatanan hukum dan pemerintahan.

Pasal-pasal Terkait dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam KUHP, tindak pidana makar diatur dalam beberapa pasal, di antaranya:

Pasal 104 KUHP: Mengenai makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden.
Pasal 106 KUHP: Mengenai makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan diri dari negara Indonesia.
Pasal 107 KUHP: Mengenai makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan.
Pasal 108 KUHP: Mengenai makar dengan maksud menjatuhkan atau meruntuhkan pemerintahan yang sah dengan cara-cara inkonstitusional.

Ancaman hukuman untuk pasal-pasal ini sangat berat, mulai dari pidana penjara seumur hidup hingga pidana mati, tergantung pada tingkat keseriusan dan dampaknya. Ini menegaskan bahwa negara memandang serius setiap usaha menjatuhkan pemerintah yang sah.

Implikasi Sosial dan Politik Jangka Panjang

Selain sanksi hukum, usaha menjatuhkan pemerintah yang sah juga memiliki implikasi sosial dan politik jangka panjang yang merusak. Secara sosial, tindakan semacam itu dapat memicu polarisasi ekstrem, konflik horizontal, dan hilangnya kohesi sosial. Masyarakat akan terpecah belah, dan kepercayaan antarwarga dapat terkikis.

Secara politik, negara yang sering mengalami kudeta atau usaha menjatuhkan pemerintah yang sah tts akan sulit mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari komunitas internasional. Investasi asing akan enggan masuk, hubungan diplomatik bisa terganggu, dan stabilitas regional pun terancam. Hal ini pada akhirnya akan merugikan pembangunan ekonomi dan kemajuan bangsa.

Peran Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Menjaga Stabilitas

Menghadapi potensi usaha menjatuhkan pemerintah yang sah, peran serta masyarakat dan penegakan hukum menjadi sangat krusial. Masyarakat yang sadar akan pentingnya stabilitas dan proses konstitusional akan menjadi benteng pertahanan pertama terhadap upaya-upaya inkonstitusional. Pendidikan politik yang baik dan pemahaman akan hak serta kewajiban warga negara dapat mencegah terjerumusnya masyarakat dalam provokasi atau agitasi yang mengarah pada tindakan makar.

Sementara itu, aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, memiliki tanggung jawab besar untuk memantau, mencegah, dan menindak tegas setiap indikasi atau perbuatan yang mengarah pada usaha menjatuhkan pemerintah yang sah. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap tindakan makar akan mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal.

Kesimpulan

Perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintah yang sah adalah tindakan serius yang mengancam fondasi negara dan prinsip demokrasi. Baik dalam bentuk kudeta, makar, atau pemberontakan, tujuan utamanya adalah melengserkan kekuasaan yang legitimate melalui cara-cara inkonstitusional. Istilah ini, yang bahkan sering muncul dalam konteks “usaha menjatuhkan pemerintah yang sah tts”, mengacu pada pelanggaran berat yang diatur secara ketat dalam hukum pidana.

Konsekuensi dari tindakan ini sangat luas, meliputi sanksi hukum yang berat bagi pelakunya, serta dampak negatif jangka panjang terhadap kedaulatan, stabilitas politik, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga integritas pemerintahan yang sah, mematuhi konstitusi, dan mendukung penegakan hukum adalah tanggung jawab kolektif setiap warga negara untuk memastikan kelangsungan dan kemajuan bangsa.