Carilah sejarah perkembangan humas di Indonesia secara lengkap menurut periode ?

Jawaban 1 :

1. PERIODE 1 ( TAHUN 1962 )

Secara resmi pembentukan Humas di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda, yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian/divisi Humas. Dijelaskan pula garis besar tugas kehumasan dinas pemerintah adalah : Tugas strategis yaitu ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh pimpinan hingga pelaksanaaannya. Dan tugas taktis yaitu memberikan informasi, motivasi, pelaksanaaan komunikasi timbal balik dua arah supaya tercipta citra atas lembaga/institusi yang diwakilinya.

2. PERIODE 2 ( TAHUN 1967 – 1971 )

Pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas). Tata kerja badan ini antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, serta melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan.

Tahun 1967, berdiri Koordinasi antar Humas Departemen/ Lembaga Negara yang disingkat “Bakor” yang secara ex officio dipimpin oleh pimpinan pada setiap departemen. Tahun 1970- 1971, Bakor diubah menjadi Bako-humas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah ) yang diatur melalui SK Menpen No. 31/Kep/Menpen/tahun 1971. Kerjasama antara Humas departemen/institusi tersebut menitikberatkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan.

3. PERIODE 3 ( TAHUN 1972 – 1993 )

Periode ini ditandai dengan munculnya Humas kalangan profesional pada lembaga swasta umum. Dengan indikator sebagai berikut:

1. Tanggal 15 desember 1972 didirikannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia ( Perhumas ) sebagai wadah profesi HUMAS oleh kalangan praktisi swasta dan pemerintah. Seperti wardiman Djojonegoro ( mantan mendikbud), Marah Joenoes (mantan kahupmas Pertamina), dll. Pada konvensi Nasional HUMAS di Bandung akhir tahun 1993 lahirlah Kode Etik Kehumasan Indonesia ( KEKI ). Perhumas juga tercatat sebagai anggota International Public Relations Association ( IPRA) dan ASEAN Public Relations Organization (FAPRO).

2. Tanggal 10 April 1987 di jakarta, terbentuklan suatu wadah profesi HUMAS lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relations ( APPRI ). Tujuannya adalah sebuah wadah profesi berbentuk organisasi perusahaan – perusahaaan public relations yang independen (konsultan jasa kehumasan ).

4. PERIODE 4 ( TAHUN 1995 – SEKARANG )

Periode ini Public Relations berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus ( spesialisasi PR/HUMAS bidang industri pelayanan jasa).

Dijawab Oleh :

Susi Ferawati, S.Pd

Jawaban 2 :

1. PERIODE 1 ( TAHUN 1962 )

2. PERIODE 2 ( TAHUN 1967 – 1971 )

3. PERIODE 3 ( TAHUN 1972 – 1993 )

Periode ini ditandai dengan munculnya Humas kalangan profesional pada lembaga swasta umum. Dengan indikator sebagai berikut:

4. PERIODE 4 ( TAHUN 1995 – SEKARANG )

Periode ini Public Relations berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus ( spesialisasi PR/HUMAS bidang industri pelayanan jasa).

Dijawab Oleh :

Sugiamma, M.Pd

Penjelasan :

Table of Contents

Era Perintisan dan Masa Kolonial: Benih Awal Komunikasi Publik

Sebelum istilah “Humas” dikenal luas, praktik komunikasi publik sebenarnya sudah ada sejak era kolonial. Pemerintah kolonial Belanda, misalnya, telah menggunakan berbagai cara untuk menyebarkan informasi, propaganda, dan mengendalikan opini publik di kalangan pribumi maupun komunitas Eropa. Meskipun belum terstruktur sebagai divisi Humas modern, upaya-upaya ini adalah benih awal dari apa yang kemudian kita kenal sebagai fungsi hubungan masyarakat.

Penyebaran informasi melalui surat kabar, pamflet, dan pengumuman resmi adalah bentuk-bentuk komunikasi satu arah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Pada masa ini, komunikasi lebih bersifat top-down dan seringkali berorientasi pada kontrol, bukan pada dialog atau pembangunan hubungan mutualistik. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa secara fungsional, kebutuhan akan komunikasi publik sudah ada, namun belum dilembagakan sebagai praktik Humas.

Masa Revolusi dan Kemerdekaan: Humas sebagai Senjata Perjuangan

Periode 1945-1949 menjadi titik balik penting bagi perkembangan komunikasi publik di Indonesia. Di sinilah humas masuk ke Indonesia sejak tahun proklamasi kemerdekaan mulai mendapatkan bentuk dan peran strategis yang sangat vital. Fungsi komunikasi bukan lagi sekadar penyebaran informasi, melainkan menjadi alat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan mendapatkan pengakuan internasional.

Humas di Era Perang Kemerdekaan (1945-1949)

Pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri sangat mengandalkan komunikasi untuk membangkitkan semangat rakyat dan menggalang dukungan dari negara-negara lain. Radio Republik Indonesia (RRI) menjadi corong utama pemerintah, menyiarkan berita, pidato proklamasi, dan informasi penting lainnya ke seluruh pelosok negeri. Selain itu, diplomasi publik melalui perwakilan di luar negeri juga gencar dilakukan untuk melawan propaganda Belanda.

Para pejuang kemerdekaan memahami betul kekuatan informasi. Mereka menggunakan berbagai media, mulai dari pamflet, selebaran, hingga pertemuan-pertemuan publik, untuk menjelaskan tujuan revolusi dan mengkonsolidasikan kekuatan rakyat. Ini adalah bentuk awal dari manajemen reputasi dan komunikasi krisis di tengah situasi perang.

Pembentukan Departemen Penerangan dan Fungsinya

Setelah kemerdekaan, pemerintah segera membentuk Departemen Penerangan (Deppen) pada 19 Agustus 1945. Pembentukan Deppen ini menjadi tonggak penting dalam pelembagaan fungsi komunikasi publik di Indonesia. Deppen bertugas untuk menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pemerintah, membangun kesadaran nasional, dan melawan informasi negatif yang disebarkan oleh pihak lawan.

Peran Deppen sangat sentral dalam mengkomunikasikan ideologi Pancasila dan UUD 1945, serta berbagai program pembangunan. Fungsi inilah yang menjadi cikal bakal dari peran Humas pemerintah di masa-masa selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa humas masuk ke Indonesia sejak tahun kemerdekaan telah diakui secara struktural sebagai bagian integral dari pemerintahan.

Peran Tokoh-Tokoh Awal dalam Komunikasi Publik

Banyak tokoh nasional yang berperan sebagai “praktisi Humas” informal pada masa ini. Mereka adalah orator ulung, penulis, dan diplomat yang piawai dalam membangun citra positif Indonesia di mata dunia. Nama-nama seperti Sutan Sjahrir, H. Agus Salim, dan Mohammad Hatta adalah contoh figur yang sangat efektif dalam komunikasi dan diplomasi publik, menggalang simpati internasional untuk kemerdekaan Indonesia.

Era Orde Lama dan Konsolidasi Bangsa: Pelembagaan Humas

Di masa Orde Lama (1950-an hingga pertengahan 1960-an), fungsi Humas semakin terlembagakan, terutama dalam lingkup pemerintahan. Periode ini ditandai dengan upaya konsolidasi bangsa dan pembangunan identitas nasional pasca-kemerdekaan.

Pembentukan Badan dan Lembaga Humas Pemerintah

Pemerintah melanjutkan dan memperkuat peran Departemen Penerangan sebagai pusat informasi. Selain itu, berbagai kementerian dan lembaga mulai membentuk bagian atau biro tersendiri yang menangani hubungan dengan pers dan publik. Contohnya adalah pembentukan Pusat Penerangan Angkatan Darat (Puspen AD) yang berperan penting dalam mengkomunikasikan kebijakan militer.

Ini menunjukkan bahwa humas masuk ke Indonesia sejak tahun 1950-an mulai mendapatkan bentuk kelembagaan yang lebih jelas di setiap sektor pemerintahan. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung program-program pemerintah dan menjaga stabilitas politik di tengah gejolak ideologi.

Humas dalam Konteks Pembangunan Nasional

Pada masa ini, Humas pemerintah lebih banyak berfokus pada pembangunan nasional dan penyampaian ideologi negara. Kampanye-kampanye publik seringkali bersifat persuasif dan instruktif, bertujuan untuk menyatukan rakyat di bawah panji-panji Pancasila dan mempromosikan program-program seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) awal. Meski belum ada Humas korporat swasta yang signifikan, pondasi bagi pengakuan pentingnya komunikasi publik terus diletakkan.

Era Orde Baru: Puncak Perkembangan Humas Pemerintah dan Swasta

Era Orde Baru (1966-1998) menjadi periode paling signifikan dalam perkembangan Humas di Indonesia, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Ini adalah masa ketika humas masuk ke Indonesia sejak tahun 1970-an mulai dikenal sebagai profesi yang terstruktur dan berkembang pesat.

Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pemerintah

Departemen Penerangan kembali memainkan peran yang sangat dominan. Pemerintah Orde Baru menggunakan Humas sebagai alat untuk mensosialisasikan pembangunan, menjaga stabilitas politik, dan mengendalikan informasi. Berbagai program komunikasi publik masif dilakukan, mulai dari P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) hingga program-program KB dan transmigrasi.

Peran Humas pemerintah pada era ini cenderung bersifat top-down dan seringkali menjadi perpanjangan tangan kebijakan negara. Meskipun demikian, efektivitasnya dalam menjangkau masyarakat luas tidak dapat dipungkiri.

Munculnya Humas Korporat dan Konsultan Swasta

Inilah periode krusial ketika humas masuk ke Indonesia sejak tahun 1970-an mulai merambah sektor swasta secara signifikan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi asing, perusahaan-perusahaan mulai menyadari pentingnya membangun citra positif dan menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan.

Pertumbuhan Industri Media dan Iklan
Perkembangan industri media massa, baik cetak maupun elektronik, memicu kebutuhan akan profesional Humas di perusahaan. Hubungan baik dengan media menjadi kunci untuk mempublikasikan produk, layanan, atau kebijakan perusahaan. Iklan dan Humas mulai berjalan beriringan untuk membentuk persepsi publik.
Asosiasi dan Pendidikan Humas
Puncak dari pelembagaan profesi Humas di Indonesia adalah berdirinya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) pada tanggal 15 Desember 1972. Pendirian PERHUMAS merupakan bukti nyata bahwa humas masuk ke Indonesia sejak tahun 1970-an telah diakui sebagai profesi yang mandiri dan membutuhkan wadah organisasi. PERHUMAS berperan penting dalam mengembangkan standar etika profesi, meningkatkan kualitas praktisi, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi.

Selain itu, pendidikan formal di bidang Humas juga mulai diperkenalkan di perguruan tinggi. Jurusan atau program studi Hubungan Masyarakat mulai dibuka, menandai pengakuan akademik terhadap disiplin ilmu ini. Hal ini memperkuat pondasi bahwa humas masuk ke Indonesia sejak tahun-tahun tersebut dengan landasan teoritis dan praktis yang lebih kokoh.

Era Reformasi hingga Kontemporer: Humas di Era Digital dan Globalisasi

Pasca-Reformasi pada tahun 1998, lanskap Humas di Indonesia mengalami perubahan fundamental. Tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik semakin tinggi, memaksa praktisi Humas untuk beradaptasi.

Demokrasi, Transparansi, dan Akuntabilitas

Pencabutan Departemen Penerangan pada era Reformasi menandai pergeseran paradigma komunikasi pemerintah dari kontrol ke arah transparansi. Humas pemerintah dituntut untuk lebih terbuka, proaktif dalam memberikan informasi, dan responsif terhadap kritik publik. Fungsi Humas tidak lagi hanya menyebarkan, tetapi juga mendengarkan dan membangun dialog.

Di sektor swasta, perusahaan juga semakin menyadari bahwa reputasi tidak lagi bisa dibangun hanya dengan promosi, melainkan harus didasari oleh praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Komunikasi korporat menjadi lebih kompleks, mencakup isu-isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Revolusi Digital dan Media Sosial

Era internet dan media sosial telah merevolusi praktik Humas secara global, termasuk di Indonesia. Munculnya platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga TikTok mengubah cara organisasi berinteraksi dengan publik. Informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, baik positif maupun negatif, menuntut praktisi Humas untuk selalu siaga.

Humas digital menjadi keharusan, mencakup manajemen reputasi online, social media engagement, influencer marketing, dan analisis data. Peran Humas tidak lagi terbatas pada media konvensional, tetapi meluas ke ranah digital yang lebih dinamis dan interaktif. Adaptasi terhadap teknologi ini menunjukkan evolusi signifikan sejak humas masuk ke Indonesia sejak tahun kemerdekaan.

Tantangan dan Peluang Humas Modern

Humas kontemporer menghadapi tantangan yang lebih kompleks, seperti hoax dan disinformasi, krisis multidimensi, serta tuntutan untuk menjadi lebih strategis. Namun, ini juga membuka peluang besar bagi praktisi Humas untuk berinovasi. Mereka kini berperan sebagai penasihat strategis manajemen, membantu organisasi menavigasi lingkungan yang serba cepat dan penuh ketidakpastian.

Profesional Humas dituntut untuk memiliki keterampilan multi-disiplin, mulai dari analisis data, produksi konten digital, hingga keahlian komunikasi lintas budaya. Mereka adalah garda terdepan dalam membangun kepercayaan dan menjaga relevansi organisasi di era yang terus berubah.

Kesimpulan

Perjalanan Humas di Indonesia adalah cerminan dari evolusi bangsa itu sendiri. Dari benih-benih komunikasi di masa kolonial, menjadi senjata perjuangan di era revolusi, terlembagakan di Orde Lama, hingga mencapai puncaknya di Orde Baru dengan pengakuan profesi dan pertumbuhan sektor swasta. Dapat disimpulkan bahwa secara fungsional, kebutuhan akan komunikasi publik sudah ada sejak lama, namun secara formal dan profesional, humas masuk ke Indonesia sejak tahun 1945 melalui pembentukan Deppen, dan semakin matang serta diakui secara profesional dengan berdirinya PERHUMAS pada tahun 1972.

Kini, di era digital dan globalisasi, Humas terus bertransformasi, menjadi semakin strategis, transparan, dan responsif. Sejak humas masuk ke Indonesia sejak tahun awal perjuangan bangsa, disiplin ini telah membuktikan diri sebagai pilar penting dalam membangun hubungan yang kuat antara organisasi dan publiknya, serta menjaga harmoni sosial di tengah dinamika perubahan.