Asas Demokrasi pembangunan nasional mengacu pada ?
Jawaban 1 :
melaksanakan pembangunan berdasarkan musyawarah mufakat
Dijawab Oleh :
Dra. Nilawati, M.Pd
Jawaban 2 :
melaksanakan pembangunan berdasarkan musyawarah mufakat
Dijawab Oleh :
Drs. Rochadi Arif Purnawan, M.Biomed
Penjelasan :
Mengupas Asas Pokok Demokrasi dalam Pembangunan Nasional
Secara fundamental, asas demokrasi dalam pembangunan nasional mengacu pada prinsip “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Frasa ikonik ini bukan sekadar slogan, melainkan inti dari bagaimana sebuah negara demokrasi merancang masa depannya. Pembangunan tidak lagi dipandang sebagai proses top-down di mana pemerintah mendikte segalanya.
Sebaliknya, ia menjadi sebuah proses partisipatif di mana aspirasi, kebutuhan, dan kearifan lokal menjadi input utama dalam perencanaan. Dengan demikian, yang diutamakan pada asas demokrasi dalam pembangunan nasional adalah keterlibatan aktif warga negara dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan hasil pembangunan.
Prinsip-Prinsip Kunci: Landasan Demokrasi Pembangunan
Untuk memahami lebih dalam, asas demokrasi dalam pembangunan dapat dipecah menjadi beberapa prinsip kunci yang saling terkait. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi tiang penyangga agar pembangunan tidak kehilangan arah dan tetap berpihak pada kepentingan publik.
Kedaulatan Rakyat sebagai Titik Sentral
Prinsip paling dasar adalah pengakuan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam konteks pembangunan, ini berarti setiap kebijakan dan program harus mendapatkan legitimasi dari rakyat. Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi.
Pemerintah, sebagai mandataris rakyat, memiliki kewajiban untuk menerjemahkan kehendak rakyat menjadi program-program yang nyata dan bermanfaat. Oleh karena itu, pembangunan yang demokratis selalu berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
Partisipasi Aktif Masyarakat
Kedaulatan rakyat tidak akan bermakna tanpa adanya ruang untuk partisipasi aktif. Pembangunan demokratis membuka kanal-kanal bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, memberikan masukan, dan bahkan terlibat langsung. Ini bisa diwujudkan melalui berbagai mekanisme.
Beberapa contoh nyata partisipasi masyarakat antara lain:
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional.
- Forum konsultasi publik untuk proyek-proyek strategis.
- Penyampaian aspirasi melalui lembaga perwakilan rakyat.
- Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pembangunan.
Persamaan dan Keadilan Sosial
Demokrasi tidak hanya berbicara tentang suara mayoritas, tetapi juga tentang perlindungan hak minoritas dan kelompok rentan. Oleh karena itu, yang diutamakan pada asas demokrasi dalam pembangunan nasional adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Prinsip ini menuntut agar buah pembangunan didistribusikan secara merata dan adil. Pembangunan harus mampu mengurangi kesenjangan ekonomi, memberikan akses yang setara terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau termarginalkan.
Implementasi Asas Demokrasi dalam Roda Pembangunan
Mengubah prinsip-prinsip ideal menjadi kenyataan di lapangan memerlukan kerangka kerja yang solid. Implementasi asas demokrasi dalam pembangunan nasional tercermin dalam beberapa pilar penting yang harus ditegakkan.
Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
Pembangunan yang demokratis menuntut adanya transparansi atau keterbukaan informasi. Masyarakat berhak tahu mengenai rencana pembangunan, alokasi anggaran, dan progres pelaksanaannya. Keterbukaan ini adalah langkah awal untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Transparansi harus diiringi dengan akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Setiap rupiah uang rakyat yang digunakan untuk pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Pemerintah harus secara rutin melaporkan capaian dan kendala yang dihadapi.
Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM
Pilar fundamental lainnya adalah supremasi hukum (rule of law). Artinya, semua proses pembangunan harus berjalan di atas koridor hukum yang berlaku, tanpa terkecuali. Tidak boleh ada pihak yang berada di atas hukum.
Kepastian Hukum
Kepastian hukum memberikan jaminan bagi semua pihak, baik itu investor, pemerintah, maupun masyarakat. Aturan yang jelas dan penegakan yang konsisten menciptakan iklim yang kondusif untuk pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
Pembangunan tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia. Isu-isu seperti penggusuran paksa, perampasan tanah adat, atau perusakan lingkungan hidup harus dihindari. Pembangunan yang demokratis selalu menempatkan perlindungan martabat dan hak-hak dasar manusia sebagai prioritas utama.
Tujuan Akhir: Pembangunan yang Berpusat pada Manusia
Pada akhirnya, semua asas dan prinsip ini bermuara pada satu tujuan: mewujudkan pembangunan yang berpusat pada manusia (people-centered development). Ini adalah pergeseran paradigma dari pembangunan yang hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang fokus pada peningkatan kualitas hidup manusia seutuhnya.
Pemahaman ini menggarisbawahi bahwa yang diutamakan pada asas demokrasi dalam pembangunan nasional adalah bukan sekadar membangun jalan tol atau gedung pencakar langit, melainkan membangun manusia Indonesia yang cerdas, sehat, berdaya, dan bermartabat. Infrastruktur fisik hanyalah sarana, sedangkan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat.
Kesimpulan
Jadi, asas demokrasi pembangunan nasional mengacu pada sebuah sistem nilai yang menempatkan kedaulatan rakyat, partisipasi, keadilan sosial, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum sebagai fondasinya. Ini adalah sebuah komitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dirancang dan dilaksanakan demi kepentingan terbesar rakyat.
Pada intinya, yang diutamakan pada asas demokrasi dalam pembangunan nasional adalah proses dan hasil yang manusiawi. Prosesnya harus melibatkan rakyat, dan hasilnya harus dapat dinikmati secara adil oleh seluruh warga negara. Dengan memegang teguh asas-asas ini, pembangunan nasional tidak hanya akan menghasilkan kemajuan fisik, tetapi juga memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
